CIREBON,(KC Online).-
Satu hari setelah pengambilan sumpah anggota DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024, Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan DPRD menggelar coffee morning di gedung DPRD, Selasa (13/8/2019). Walikota Cirebon H.Nashrudin Azis menilai, komunikasi antara eksekutif dan legislatif melalui coffee morning merupakan jembatan penting untuk menciptakan sinergitas. Walikota dan Wakil Walikota pun menyatakan kesiapan mereka untuk dipanggil DPRD Kota Cirebon sewaktu-waktu.
“Hari ini, hari pertama kami melakukan komunikasi dengan sesama penyelenggara pemerintahan,” ungkap Azis.
Masing-masing pihak pun telah mengungkapkan keinginannya, sebab selain ke 35 anggota dewan periode baru ini memperkenalkan diri, sebagian dari mereka pun menyatakan aspirasi. Yang terpenting, menurut Azis, komunikasi diantara kedua pihak harus sering dilakukan.
“Minimal agenda coffee morning ini bisa dilakukan sebulan sekali, karena komunikasi merupakan jembatan penting untuk membangun sinergitas. Sehingga sekalipun wilayah Kota Cirebon kecil, pembangunan di Kota Cirebon bisa lebih maju lagi dalam lima tahun ke depan,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Azis juga menyatakan agar DPRD Kota Cirebon tidak segan-segan untuk memanggil mereka.
“Khususnya jika anggota dewan menilai ada kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan setiap dinas maupun perusahaan umum daerah yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang digariskan. Ini menjadi sesuatu yang penting, agar pesan dari DPRD kepada dinas kami bisa segera dilaksanakan.Karena seringkali yang terjadi saat ini DPRD hanya memanggil dinas terkait jika ada suatu permalahan. Namun kemudian, tindak lanjut dari pemanggilan tersebut lambat atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Demokrat, M.Handarujati Kalamullah mengatakan, berbagai hal bisa dibicarakan dalam coffee morning.
“Banyak hal yang bisa disampaikan dalam coffee morning, terkait masalah dan solusinya. Kita sendiri ingin menyampaikan ke eksekusi, bahwa kita akan langsung tancap gas, melakukan rapat-rapat kerja dengan eksekutif, kita bisa bareng meski kamarnya berbeda,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan, rapat badan musyawarah yang biasa digelar di dewan, diharapkan bisa dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah yang mewakili eksekutif.
“Atau minimal asisten daerah, jadi jangan lagi dihadiri oleh Kasubag. Ini untuk perbaikan kinerja ke depan. Kenapa Sekda? Karena supaya jelas komunikasinya, rapat kerja juga diharapkan bisa dihadiri langsung oleh para kadis, saya harap ini bisa diperbaiki ke depannya, sebab sinergitas harus terjaga,” tuturnya. (C-09)
